Sebagai pemilik usaha pernahkah Anda bertanya “Apa saja pajak perusahaan yang wajib dipenuhi setiap bulannya?”. Semua bentuk perusahaan baik perusahaan perorangan, badan usaha, maupun badan hukum apabila telah memiliki NPWP maka punya kewajiban untuk membayar pajak perusahaan tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (“UU No.6/1983”),

Kewajiban pajak perusahaan, ada yang bulanan dan tahunan. Adapun kewajiban pajak bulanan (SPT Masa) adalah kewajiban pajak perusahaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak bulanan, yaitu:

  1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Besarnya PPh 21 yang terutang ditentukan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif Pasal 17 UU PPh (Undang-undang nomor dan tahun berapa) sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan per TahunTarif Pajak
0 – Rp. 50 juta5 persen
Rp. 50 juta s.d. Rp. 250 juta15 persen
Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta25 persen
>Rp. 500 juta30 persen
Tarif PPh 21

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)

Perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor-impor barang mewah dikenai PPh Pasal 22. Perlu diingat bahwa PPh 22 hanya diberlakukan pada transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jadi ketentuannya juga lebih rumit dibandingkan PPh pasal lainnya.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Pajak lain yang menjadi kewajiban bagi perusahaan yang sudah berjalan adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atas transaksi-transaksi berikut ini:

  • Pembayaran dividen / pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%.
  • Pembayaran royalty.
  • Pembayaran bunga pinjaman selain kepada bank.
  • Pembayaran hadiah, penghargaan dan bonus selain yang dipotong PPh Pasal 21.
  • Pembayaran sewa atas penggunaan harta.
  • Pembayaran imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan dan Jasa Lain yang diatur ketentuannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

4. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26)

Perusahaan Indonesia yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak di luar negeri akan dikenai PPh 26. Transaksi ini bisa berupa pembayaran gaji karyawan, bonus, tunjangan, jasa, bunga, royalti, dividen (bagi hasil), pensiun, atau yang lainnya.

PPh 26 pada dasarnya sama dengan PPh 21 dan PPh 23. Yang membedakan adalah penerima penghasilannya, yakni Wajib Pajak luar negeri—baik WNA maupun perusahaan asing. Namun, tarif pemotongan PPh Pasal 26 tersebut dapat berubah menjadi lebih rendah atau bahkan bisa jadi tidak dikenakan pajak, apabila negara penerima penghasilan tersebut memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Indonesia. Untuk memanfaatkan tarif sesuai dengan P3B, penerima penghasilan wajib menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Setiap perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan suatu pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pribadi, badan atau pemerintah. Setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia seperti transaksi jual beli, impor dan ekspor, wajib dipungut PPN. Tarif PPN untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri seperti transaksi jual-beli dan impor adalah sebesar 10%, sedangkan untuk ekspor adalah sebesar 0%.

Pengenaan PPN adalah dengan cara mengalikan tarif dengan harga jual untuk barang atau penggantian untuk jasa. Setiap perusahaan yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak wajib menerbitkan faktur pajak yang merupakan bukti pungutan PPN dengan menggunakan aplikasi E-Faktur.

Faktur pajak perusahaan yang diterbitkan oleh Penjual barang atau jasa kena pajak disebut dengan Faktur Pajak Keluaran. Sedangkan faktur pajak yang diterbitkan pada saat membeli barang atau jasa kena pajak disebut dengan Faktur Pajak Masukan. Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 UU PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009). Mekanisme pembayaran PPN dalam suatu masa pajak adalah dengan cara menjumlahkan seluruh Faktur Pajak Keluaran yang dimiliki dalam suatu masa pajak dan dikurangi dengan Faktur Pajak Masukan yang dimilikinya.

Anda juga harus tahu kapan tenggat waktu untuk pembayaran pajak perusahaan bulanan bagi perusahaan. Berikut batas waktu pembayaran pajak perusahaan bulanan berdasarkan jenisnya:
1. Untuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh Pasal 26, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Untuk PPN paling lambat akhir bulan berikutnya.

Jika kamu mengalami keterlambatan, maka perusahaan akan didenda. Adapun nilai dendanya adalah sebagai berikut:
1. Rp100.000 untuk SPT PPh untuk setiap Masa Pajak
2. Rp500.000 untuk SPT Masa PPN untuk setiap Masa Pajak

Itulah jenis-jenis pajak perusahaan yang wajib dipenuhi pengusaha kepada negara. Jika Anda mengalami kesulitan dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayar perusahaan, tim Workspez siap membantu Anda dalam pengerjaan dan pelaporan pajak perusahaan. Klik Banner dibawah ini untuk konsultasi gratis dengan tim BD kami seputar finance management bisnis Anda.

Salsabila Larasati
Salsabila Larasati
Daftar ke newsletter kami

Daftar ke newsletter kami

Kami akan mengirimkan artikel seputar akuntansi, pajak, teknologi, dan keuangan

Terima kasih telah daftar ke newsletter kami

Share This

Share This

Share this post with your friends!

X